Dalam sebuah wawancara dengan Andy F Noya di acara Kick Andy, Anies Baswedan, salah satu bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan untuk pemilihan presiden tahun 2024, berbagi pengalamannya saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Salah satu masalah yang dibahas adalah tentang pembayaran tunjangan profesi guru yang menjadi sorotan. Anies menjelaskan tantangan yang dihadapi dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya.
Masalah Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Anies Baswedan memulai ceritanya dengan mengungkapkan adanya masalah serius terkait pembayaran tunjangan profesi guru. Dalam sistem yang ada, uang tunjangan tersebut ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke daerah, bukan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berarti ada keterlibatan dua lembaga pemerintah yang berbeda dalam proses transfer tersebut.
Pada beberapa kasus, terjadi kesalahan dalam penyaluran dana tersebut. Uang tunjangan yang seharusnya diterima oleh guru yang bersangkutan ternyata ditransfer kepada guru lain yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Anies mengungkapkan bahwa ia telah membuat laporan kepada Kementerian Keuangan setelah menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang ditransfer dan jumlah guru yang seharusnya menerimanya. Ada kelebihan bayar 23,3 triliun.
Tidak Ada Korupsi, Hanya Kesalahan Transfer
Dalam cerita Anies Baswedan, sangat penting untuk dicatat bahwa tidak ada tuduhan korupsi yang dialamatkan padanya terkait kelebihan pembayaran tersebut. Anies menjelaskan bahwa uang yang dikirim oleh Kementerian Keuangan ke daerah merupakan kelebihan pembayaran yang tidak berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Anies membuat laporan kepada Kementerian Keuangan untuk memberitahu adanya kelebihan tersebut.
Surat tersebut merupakan langkah tegas dari Kemdikbud untuk memastikan agar kesalahan transfer dana tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen Anies Baswedan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam penyaluran dana pendidikan.
Kontroversi dan Pencopotan dari Jabatan Mendikbud
Meskipun Anies Baswedan tidak terlibat dalam korupsi atau penggelapan dana, terdapat tuduhan sebagian uang kelebihan pembayaran yang dikorupsi oleh pihak lain. Hal ini menyebabkan adanya kontroversi terkait pengelolaan dana tunjangan profesi guru. Pada saat reshuffle Kabinet II, Anies dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Signifikansi Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada guru atas profesionalitas dan dedikasinya dalam dunia pendidikan. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. TPG diberikan secara bulanan dan setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memenuhi persyaratan, terutama yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Data mengenai jumlah guru yang bersertifikasi dan berhak menerima TPG diperoleh oleh Kementerian Keuangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengalokasikannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik kepada pemerintah daerah (pemda) agar dana tersebut dapat dibayarkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya.
Anies Baswedan dan Masalah Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
